 |
| Ketua MK RI Anwar Usman (tengah), diapit Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani (Kanan urutan 1), Walikota Bima HML, Ketua DPRD Kobi Alfian Indrawirawan (Sebelah kiri Ketua MK) dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan (ujung kiri). |
Kota Bima, Tupa News.- Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima Jum’at (21/05/2021) sekitar pukul 15.30 Wita, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menggelar sosialisasi sehari bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. Dr. Anwar Usman, SH, MH dengan tema “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga dan Merawat Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Negara Demokrasi,”.
Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi dalam sambutannya amengatakan dengan adanya sosialisasi sehari bersama yang mulia Ketua Mahkama Konstitusi Republik Indonesia. menambah pemahaman tentang Bangsa dan Negara serta tentang konstitusi. "Dengan adanya sosialisasi ini, semoga akan menambah pemahaman kita tentang negara," kata Lutfi.
Lanjut H. Lutfi, rasa bangganya dihadapan Ketua MK RI Anwar Usman atas terpilihnya Kota Bima sebagai tuan rumah terselenggaranya sosialisasi ini. Sosialisasi sehari bersama Ketua MK RI itu, juga dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S. Adm, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Feryandi, Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A. Ma. Par, Kapolres Bima Kota, Kejari Bima, Ketua Pengadilan Raba Bima dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Senada dengan Walikota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan mengatakan Kota Bima beruntung dengan terpilih menjadi tempat sosialisasi tentang konstuti negara, tentang hak warga dan termasuk mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
"Kami merasa terhormat atas ditunjuknya Kota Bima sebagai penyelenggara Sosialisasi sehari bersama Ketua MK RI dengan tema Peran Mahkamah Konstitusi Dalam menjaga dan merawat hak-hak Konstitusional warga negara dalam negara demokrasi," ujar Alfian alias Dae Pawang.
Sementara Ketua MK, Anwar Usman menjelaskan secara gamblang tentang hak konstitusi warga negara serta tentang kewenangan Mahkam Konstitusi. (TN - 03)
