BIMA, TUPA NEWS.- Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-Action Aid) melalui kerjasama dengan Uni Eropa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) dalam kerangka kerja Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd), Senin (23/08/2021) menggelar Dialog Multipihak tingkat Kabupaten Bima di aula Hotel Lila Graha Kota Bima.
Dialog Multipihak tersebut mengangkat tema, “Menyusun Langkah Strategis Pemerintah Kabupaten Bima dalam Mengelola Pendidikan Inklusi, Infrastruktur Sekolah, Pengelolaan Dapodik dan KIP/PIP, peningkatan kualitas guru serta alokasi anggaran sekolah” ini ditujukan untuk mendorong tata kelola sektor pendidikan yang transparan, akuntabel dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bima. Secara khusus Dialog mengundang Komisi Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kominfostik, UPT Dikbudpora, Komunitas Sekolah dan SOLUD.
Pertemuan ini menampilkan tiga orang narasumber yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Drs. Sirajudin AP. MM, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc dan Dr. Juwaidin M.Pd (Dikbudpora).
Drs. Sirajudin AP. MM memaparkan materi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan, data terpadu kesejahteraan sosial atau di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), harus selalu mutakhir agar tepat sasaran. Dikatakannya, “Secara mendasar, intervensi pemerintah untuk orang miskin/rentan miskin ditujukan agar mendapatkan kehidupan yang layak, mulai dari ibu hamil dan usia anak dalam kandungan sudah mendapat jaminan melalui kartu PKH dan Badan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (BPJS) gratis.
Kemudian Usia SD-SMP-SMA dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), PKH dan KIP kemudian dilanjutkan dengan KIP Kuliah. Demikian halnya bagi para penyandang disabilitas dan Lansia yang ditanggung melalui PKH sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan membawa warga penerima manfaat keluar dari lingkaran kemiskinan. Jika ada keluarga yang hari ini meski tapi belum masuk data kesejahteraan sosial Maka itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Terang Sirajudin.
Narasumber lainnya, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc mengungkapkan, para peserta sepakat membutuhkan keberlanjutan dialog ini, bukan dialog yang pertama dan Terakhir. Hal lainnya kata Raani, ada beberapa catatan yang perlu garis bawahi dan bisa kita carikan jalan keluarnya agar dialog ini tidak hanya menjadi lips service. Disamping itu, dialog ini penting agar bagaimana kita belajar dari pengalaman terdahulu untuk memperbaiki kualitas serta menjadi role model bagi orang lain. Menutup paparannya, Raani mengemukakan, Bappeda tetap berkomitmen untuk mendorong pencapaian pendidikan inklusi di Kabupaten Bima”.
Sementara itu, narasumber lainnya Dr. Juwaidin M.Pd mengungkapkan, untuk mendorong akselerasi pendidikan inklusi di sekolah, kepala sekolah perlu menugaskan secara khusus kepada guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Disamping itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan orang tua anak, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua. Selain aspek diatas, yang paling penting adalah basis data yang benar agar bantuan dana kepada siswa tepat sasaran”. Terangnya.
Koordinator Pro-InQluEd Bima Hersan Hadi mengatakan YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama 3 (tiga) mitra, Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera, Perkumpulan SOLUD, pada saat ini mengelola program untuk mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas dengan tujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar.
Ditambahkan Hersan, Forum yang dihelat selama satu hari ini merupakan upaya membangun dialog lintas pemangku hak dan pemangku kepentingan terkait kualitas pendidikan dengan membahas hasil dialog kebijakan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi tingkat kecamatan untuk direncanakan dalam penganggaran APBD. Dengan demikian, ke depan akan terwujud kesepakatan proses tentang kualitas pendidikan yang dijalankan dan adanya anggaran yang pasti dan terarah guna menunjang pendidikan yang berkualitas di kabupaten Bima. Tutup Hersan. (TN - 03)
