 |
| Walikota HML pimpin rakor pendataan pegawainya (Non ASN), Selasa (04/10/2022). |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pendataan Non-ASN di ruang rapat Walikota, Selasa (04/10/2022).
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti demonstrasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela Senin (03/10/2022) kemarin. Oleh karenanya, HM. Lutfi mengajak Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, Staf Ahli, Asisten I Drs. H. Abdul Gawis dan Asisten III Drs. Adisan Sahidu, Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima Drs. H. A. Wahid, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima serta seluruh Kepala Puskesmas untuk membahas terkait pendataan untuk tenaga sukarela.
Menurut Walikota Bima, pendataan tenaga Non-ASN dilakukan oleh MENPAN-RB untuk mengetahui berapa jumlah tenaga honor yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah mampu mengambil langkah konkrit untuk tenaga honorer yang telah mengabdi cukup lama di pemerintahan. "Dengan mengambil langkah ini untuk memproritaskan tenaga kerja yang lebih dari 10 tahun mengabdi dan sudah memahami tupoksi pemerintahan," jelasnya.
Untuk itu, HM. Lutfi meminta kepada BKPSDM dan Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham bagi tenaga sukarela yang ada di Pemkot Bima. "Karena di awal datanya diminta, lalu tidak terterpenuhi. Hal ini yang perlu dievaluasi, jangan sampai diberikan harapan sehingga terjadi keributan seperti kemarin," tegasnya.
Sebelumnya, Menpan-RB memiliki syarat untuk pendataan tersebut, salah satunya mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.
Mengingat beberapa Nakes dan Guru Sukarela di Kota Bima memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, maka Pemerintah Kota Bima akan memperjuangkan hak tersebut dengan segera melayangkan surat ke Kemenpan-RB agar dapat didata dalam pendataan Non-ASN Tahun 2022.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menanggapi isu-isu yang beredar pada saat demo kemarin untuk dicari tahu kebenarannya. Apabila isu tersebut benar, maka Pemerintah Kota Bima akan menindak tegas oknum-oknum tersebut. "Saya sudah memiliki nama-namanya, jika hal tersebut benar cabut kontraknya dan ganti dengan tenaga sukarela yang telah lama mengabdi," tegasnya. (TN - 03)
