 |
| Asisten Supawarman saat ikuti rakor bersama Kemendagri secara Vicon Senin, (27/02/2023). |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bima Ir. Supawarman, mengikuti Vicon Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kemendagri, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Lembaga Terkait, dan Seluruh Kepala Daerah di Indonesia dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, bertempat di Ruang Rapat Walikota Bima, Senin, (27/02/2023).
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan di dampingi oleh Inspektorat, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis Koperindag, Kadis Sosial, Kadis Pertanian, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Perhubungan, Kadis Ketahanan Pangan, dan Kabag Ekonomi.
Rakor ini dilaksanakan atas tindak lanjut dari rapat sebelumnya mengenai Penanganan Inflasi di Daerah untuk mengetahui tren harga komoditas bahan pangan diseluruh Indonesia menjelang Bulan Suci Ramadhan.
Tito Karnavian selaku Menteri dalam negeri mengungkapkan bahwa bahan pangan di setiap daerah harus dipastikan ketersediaannya serta di cek kenaikan harganya. "Pastikan ketersedian bahan pangan di daerah, jaga harga dan jaga pasokan, lakukan sinergi antar daerah, terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang, bila perlu kontrol langsung dengan turun ke pasar", ungkapnya.
Tito Karnavian juga menegaskan untuk seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus memonitor setiap minggu pertumbuhan ekonomi di setiap daerahnya. "Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, karena ini menyangkut inflasi secara garis besar, untuk itu saya minta untuk seluruh kepala daerah terus memonitoring trend harga pasar terkait komoditas bahan pangan, lakukan rapat TPID secara reguler dan perintahkan Sekda sebagai Kasatgas Pangan dalam mengendalikan harga pangan", tegasnya.
Di akhir berpesannya, Tito Karnavian meminta untuk daerah-daerah yang kurang terkendali agar segera melakukan intervensi pengendalian. "Daerah-daerah yang kurang terkendali agar segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat harus tetap memonitor melalui TPIP", tutupnya. (TN - 03)
