 |
| Walikota HML disampingi sekda dan staf ahli saat Vicon rakor bersama KPK, Selasa (21/03/2023). |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri Vicon Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center Prevention (MCP) 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Aula Kantor Walikota, Selasa (21/03/2023).
Pada kesempatan tersebut, Walikota Bima di dampingi oleh Sekda Drs. H. Mukhtar Landa, MH, seluruh Staff Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Perangkat Daerah, seluruh Kabag, serta seluruh Camat dan PPK di Lingkup Pemerintah Kota Bima.
Rakor ini dilaksanakan untuk membahas serta memonitoring pencapaian kinerja program pencegahan korupsi yang dilaksanakan pada setiap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui aplikasi MCP serta akan dilakukannya Peluncuran Indikator baru dalam program aplikasi MCP 2023.
Monitoring Center for Prevention atau yang sering disebut MCP, merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memudahkan monitoring dalam upaya koordinasi pencegahan korupsi, dan MCP sendiri telah diterapkan oleh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam tata kelola pemerintahannya.
Walikota Bima HML dalam sambutannya menyampaikan bahwa sampai saat ini Kota Bima mendapat capaian nilai MCP 96 porsen dan berada pada peringkat No. 1 skala Nusa Tenggara Barat dan No. 12 Skala Nasional. "Sampai saat ini nilai MCP kita berada di 96 porsen sekian dan alhamdulilah Kota Bima pada saat ini No 1 diseluruh NTB dan No. 12 diseluruh Indonesia", ucapnya.
Kemudian, HML menegaskan bahwa untuk seluruh OPD yang belum mencapai 100 porsen untuk segera menyelesaikannya sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun 2023. "Bagi setiap OPD pada daftar ini yang belum mencapai nilai 100 porsen untuk segera menyelesaikannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan", tegasnya.
Di akhir, HML berpesan kepada OPD yang belum mencapai 100 porsen untuk terus berkoordinasi dengan LPBJ. "Kepada setiap OPD jika menemukan kesulitan dalam mengisi MCP tahun ini segera koordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPBJ), jangan ditunda-tunda, saya tidak ingin jika kredibilitas kita turun dari tahun kemarin yang telah mencapai 100 porsen", tutupnya. (TN - 03)
