 |
| Nampak, Wabup Bima H. Dahlan saat pimpin rapat tentang tangani Shunting, Senin (17/04/2023). |
BIMA, TUPA NEWS.- Meskipun menurut pemerintah pusat dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima menyentuh hingga angka 13 porsen dan dinilai baik, namun masih ada daerah lain yang tingkat penurunannya masih lebih tinggi dari Kabupaten Bima. Maka Pemkab Bima ditantang untuk lebih serius menangani masalah stunting.
Untuk itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus serius menangani dan mendukung kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dan Rakor ini penting untuk melakukan evaluasi dan membahas capai-capaian program penanganan stunting di Kabupaten Bima, tegas Wabup Dahlan dihadapan peserta Rakor Stunting Senin (17/04/2023) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Wabup yang didampingi Kepala DP3AP2KB Nurdin S. Sos, Kepala DPMD H. Putarman, SE dan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S. Pd juga mengungkapkan kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan semua kepentingan. Sehingga berdampak baik pada kinerja pemerintah daerah dalam penaggulangan stunting.
Dihadapan para kepala OPD terkait, Kementerian Agama, BPS, Camat dan mitra pemerintah daerah tersebut, Dahlan menegaskan pentingnya komitmen dan kerja keras lintas sektor dalam aksi percepatan dan pencegahan dan penanganan stunting.
Terkait pemeriksaan kesehatan calon pengantin (catin), OPD terkait melakukan koordinasi intensif dan mencari solusi biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan catin. Antara lain melalui penerbitan BPJS Gratis oleh Dinas Sosial maupun penyusunan rencana penambahan anggaran dari APBD-P untuk biaya pemeriksaan kesehatan catin.
Aspek lain yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan antara Kemenag, Pemkab, Pemerintah desa dalam mencegah pernikahan usia dini. (TN - 03)
