 |
| Walikota HML didampingi Dar Pawang saat penerimaan WTP dari BPK RI - NTB, Jum'at (12/05/2023) di Mataram. |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pada Tahun 2023 berhasil mendapatkan penilaian dan pemeriksaan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut diterima secara langsung oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S. Adm, bertempat di Jalan Udayana No. 22 Auditorium Kantor BPK RI Provinsi NTB, Kota Mataram pada Jum'at (12/05/2023).
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Asisten 3 Setda Kota Bima Drs. Adisan, Kepala Inspektorat Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si, Kepala BPKAD Kota Bima Drs. M. Saleh dan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Bima Hj. Suhadah, SE., MM.
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima Drs. H. Mahfud, M.Pd mengatakan, di Tahun 2023 ini Pemerintah Kota Bima kembali mendapatkan WTP yang ke 9 kali secara berturut-turut selama kepemimpinan Walikota Bima dan Wakil Wali Kota Bima.
"Capaian yang membanggakan ini terus diraih oleh Kota Bima terhadap LHP LKPD Kota Bima Tahun 2022 dari BPK RI, dan alhamdulillah kita dapatkan WTP yang ke 9 kali, ini semua berkat kerja yang baik dari semua perangkat daerah dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan," ujarnya.
Mahfud menambahkan, semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari, juga menjadi modal spirit bagi seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin membaik, ungkap Mahfud.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bima melalui Kepala Bidang Akuntansi, Hj. Suhadah, SE., MM menyampaikan Kota Bima kembali mendapatkan Opini WTP untuk ke 9 kalinya dari BPK RI Propinsi NTB bersama 8 Kabupaten Kota di NTB.
Suhadah menjelaskan, walaupun dengan adanya perubahan sistem dan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah, namun Kota Bima bisa menyajikan Laporan Keuangan dengan baik sehingga BPK RI Propinsi NTB memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2022. "Di akhir kepemimpinan H. Muhammad Lutfi dan Feri Sofiyan alhamdulillah bisa membuktikan pengelolaan Keuangan daerah yang baik dan bersih," tutupnya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD dari BPK RI Provinsi NTB tersebut untuk 8 Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, tutupnya. (TN - 03)
