 |
| Bupati Bima dan PJ. Bupati Muna Barat sepakat kerjasama pada pengendalian Inflasi, Selasa (06/06/2023). |
BIMA, TUPA NEWS.- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat Propinsi Sulawesi Tenggara melalui surat keputusan Nomor : 500/98/KB/2023 bersepakat menandatangani perjanjian kerjasama pengendalian inflasi oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat Dr. Bahri S.STP, M.Si, Selasa (06/06/2023) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam sambutannya dihadapan Pj. Bupati yang hadir dengan 19 pejabat teras Kabupaten Muna Barat mengatakan, cakupan kerjasama ini tidak hanya pada komoditi bawang merah, tetapi juga terbuka peluang komoditi lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.
Terkait dengan komitmen kerjasama ini, saya berharap OPD teknis lingkup Pemkab Bima berikan informasi yang dibutuhkan bagi keberlanjutan kemitraan ini, terang Bupati yang didampingi Wabup Drs H. Dahlan M. Noer, Sekda Drs. H. Taufik HAK, M. Si beserta Staf Ahli, Asisten, Pejabat Eselon II serta para Kabag Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Sementara Bupati Muna Barat Dr. Bahri S.STP, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan mengacu pada kondisi di daerah yang terdiri dari 11 kecamatan tersebut, kenaikan harga bawang merah juga merupakan salah satu penyumbang inflasi di Muna Barat sehingga, kerjasama antar daerah bisa menjadi salah satu solusi.
Dirinya berharap kerjasama tersebut tidak hanya pada aspek hulu, tetapi juga pada sektor hilir. Kami ingin Kebupaten Muna Barat dapat sejajar sebagai produsen bawang seperti Kabupaten Bima melalui alih teknologi pengelolaan sektor pertanian dan mudah-mudahan Muna Barat bisa mencontoh Bima, tandas Bahri.
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi sinergi pengelolaan sumber daya dalam rangka pengendalian inflasi daerah, pemantauan dan pengendalian harga komoditas.
Cakupan kerjasama juga pertukaran informasi terkait ketersediaan stok dan kondisi harga komoditas serta peningkatan akses dan jangkauan distribusi komoditas penyumbang inflasi yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Disamping itu implementasi langkah pengendalian inflasi melalui komunikasi yang efektif kepada masyarakat juga menjadi titik berat kerjasama. (TN - 03)
