 |
| Tim Ombudsman NTB saat kunjungi Kantor Dikbudpora Kabupaten Bima, Rabu (13/09/2023). |
BIMA, TUPA NEWS.- Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penilaian terhadap sejumlah instansi penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Bima, Rabu (13/09/2023).
Penilaian merupakan salah satu upaya ombudsman guna mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat daerah secara komprehensif. Dalam melakukan penilaian tersebut, ombudsman RI perwakilan NTB turun langsung ke sejumlah OPD untuk mendapatkan data dan informasi terkait standar pelayanan yang ditetapkan OPD.
Salah satu instansi yang mendapat penilaian adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora). "Kami melakukan penilaian pelayanan publik, mengambil beberapa sample OPD, termasuk di Dinas Pendidikan dan beberapa OPD lainnya,” kata Kasisenal Pelayanan Mall Administrasi Ombusmen Arya di Kantor Dikpudpora, Rabu (13/09/2023).
Arya mengatakan, Ombudsmen berupaya mendorong agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, pihaknya mengajak semua OPD di Kabupeten Bima untuk berkomitmen memberikan pelayanan publik secara prima.
Ia menambahkan, penilaian pelayanan publik tahun ini akan ditingkatkan. Untuk itu, pihaknya meminta perhatian pemerintah daerah agar memenuhi mutu standar pelayanan publik yang baik, termasuk yang di luar OPD . “Beberapa OPD yang langsung berhadapan dengan layanan publik telah kita ambil sampel dalam penilaian, diantaranya Dinas Kesehatan hingga puskesmas-puskesmas, Dinas Sosial dan perijinan,” ungkap Arya.
Dia menjelaskan, variabel penilaian antara lain adalah standar pelayanan, maklumat layanan, pengelolaan pengaduan, fasilitas sarpras, pelayanan khusus, kepuasan masyarakat, visi-misi dan moto pelayanan, atribut, pelayanan terpadu, dan rekognisi. "Kami berharap, penilaian ini dapat menjadi spirit bagi pemerintah daerah, baik OPD maupun di luar OPD untuk melakukan perbaikan-perbaikan," pungkasnya.
Semenatara itu, Kepala Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaidin, M. Pd mengatakan pihaknya mendukung penuh adanya komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik di Bima, khususnya di Dikbudpora. "Kunjungan ombudsmen hari ini tentunya menjadi penyemangat bagi kami dalam meningkatkan pelayanan publik serta bertindak dan menjalankan tugas sesuai mekanisme yang benar,” kata Zunaidin.
Zunaidin menjelaskan, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima telah dinilai secara keseluruhan. Dia mengakui tingkat pelayanan masih belum sempurna, namun dia bertekad untuk meningkatkan pelayan publik dan masuk dalom zona hijau.
Salah satu kekurangan yang menjadi catatan ombudsman, kata dia, adalah tidak dipasang CCTV. Dia mengaku pemasangan CCTV itu memang sangat diperlukan. Sebab, lanjut dia, kantor Dikbudpora ini memiliki banyak ruangan yang cukup menyulitkan pengawasan. “CCTV akan memunculkan kesadaran dalam bekerja dan menjalankan tugas. Dengan adanya CCTV, maka kinerja pegawai dapat terlihat dengan jelas, publik merasa nyaman dengan kami dan kami akan selalu ada untuk publik, tentunya dalam bentuk pelayanan,” kata Zunaidin.
Zainudin menyatakan siap untuk meningkatkan pelayanan yang masih kurang dan menjadi catatan ombudsman tersebut. "Apa yang telah kita lihat dari hasil penilaian dari Ombudsman tadi, kita terus tingkatkan pelayanan yang masih kurang dan menjadi catatan bagi kita semua,” ujarnya. (TN - Dhion)
