 |
| Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Walikota Bima pimpin Rakor pematapan persiapan penataan Bantaran Sungai di ruang rapat Walikota Bima, Kamis (13/07/2023).
Dalam Rakor tersebut Walikota Bima di dampingi oleh Asisten II, Kepala Bappeda, Kalak BPBD, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Camat Se-Kota Bima, Lurah Sepanjang Bataran Sungai Melayu dan Padolo.
Dalam sambutannya Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota BWS, JICA dan NUfrep yang telah memberikan sumbangsih positif bagi pemerintah dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Program kerjasama JICA tersebut akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga sesuai harapan dan target. "Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan baik ini akan menjadi komitmen kita bersama baik sebagai pemerintah maupun pendonor dana sehingga manfaat dari program ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat”, ungkap Walikota.
HML menjelaskan penanganan banjir Kota Bima didukung oleh berbagai pihak, selain anggaran JICA Jepang sebesar Rp 230 miliar, juga ada dukungan NUfrep Bank Dunia sebesar Rp. 400 Milyar dan dukungan program dari Yayasan Islam Relief.
Program ini mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat, untuk memulai rencana pekerjaan bantaran sungai sebagai pengendali banjir di Kota Bima. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh tim BWS dalam rangka mereview kembali design 3 sungai di Kota Bima yaitu Sungai Padolo, Sungai Melayu dan Sungai Romo, dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali hasil design yang telah dilakukan sebelumnya, mengingat adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir pasca banjir bandang Tahun 2016. "Persiapan pengerjaan fisik normalisasi sungai di Kota Bima ini sudah dimulai dari agustus 2022, dan Insya Allah akan diupayakan peningkatan kapasitas sungai, pendalaman dan penataan bantaran sungai di tahun ini, karena sekarang terjadi sedimentasi, longsor dan lain-lain di tiga sungai itu, sesuai target pemerintah pusat baik dari Bappenas RI maupun Kementrian PUPR, pelaksanaan akan dimulai bulan Agustus 2023”, tuturnya.
Walikota juga meminta kepada seluruh OPD terkait untuk segera mengurus pembersihan wilayah, karena prioritas pertama yang dilakukan Pemkot Bima adalah pembersihan wilayah sekitar bantaran 3 sungai tersebut, seperti penggusuran rumah warga di bantaran sungai yang jaraknya 5 meter dari bibir sungai. “Harus segera dilakukan pembersihan wilayah, supaya kita bisa tangani dengan cepat program ini, jangan sampai kita sudah jalani tapi ternyata masih ada kendala di lapangan”, tegasnya.
Muhammad Lutfi juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bima siap untuk mengsukseskan program ini dan demi kelancaran program tersebut, dirinya juga meminta apresiasi dari para Asisten Setda Kota Bima untuk mengurus dan memimpin selain Bappeda.
Dengan harapan proses relokasi rumah warga berjalan lancar tanpa hambatan dan program ini bisa di tangani dengan sukses guna menghindari adanya banjir berikutnya. “Kalau ini sukses artinya kepercayaan dari lembaga Nasional dan Internasional akan kita dapatkan karena kita pernah gagal sekali di Penaraga, bila perlu bikin group komunikasi penanganan NUfrep dan JICA agar kita bisa intens mengetahui informasi-informasi dan kendala terkait program ini,” tutupnya. (TN - 03)
